DINAMIKA & TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DI INDONESIA


Sebagai bangsa yang telah merdeka selama 63 tahun, predikat sebagai negara terkorup hingga hari ini masih melekat pada Indonesia. Meningkatnya angka kemiskinan di setiap tahun masih terus membayangi, ditambah lagi dengan keburukan moral para elite politik yang kian korup dan memprihatinkan, hingga berimplikasi pada pesimisme masyarakat terhadap supremasi hukum sebagai garda depan sebuah bangsa.

Hukum yang ada hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku, terlalu menekankan pada aspek the legal system, tanpa melihat kaitan antara hukum dengan persoalan-persoalan masyarakat yang harus ditangani. Di satu sisi, hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, tapi di sisi lain terdapat pemahaman hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal hukum semestinya tidak buta terhadap konsekuensi sosial-politik yang ada dan tidak kebal terhadap berbagai pengaruh kepentingan.

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam tipe hukum ini, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat dalam peraturan dan kebijakan, karena pada dasarnya teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan.
Hukum responsif tidak hanya berorientasi pada rules, tapi juga logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis.
Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat, dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya, produk hukum itu bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.
Dalam model pengembangannya (developmental model), hukum responsif berupaya memecahkan persoalan mendasar dalam membangun sistem politik-hukum, di mana tanpa adanya sistem politik-hukum ini mustahil bagi perkembangan hukum dan politik untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Penerapan hukum responsif tidak terlepas dari integrasi yang dekat antara hukum dan politik. Wujud dari integrasi yang sangat dekat ini adalah adanya subordinasi langsung dari institusi-institusi hukum terhadap elite-elite yang berkuasa, baik di sektor publik maupun swasta.
Karena selama ini, disadari atau tidak, selain tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, keberadaan hukum juga menjadi ancaman bagi masyarakat. Pada kondisi inilah hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Sudah waktunya para aparat penegak hukum responsif sebagai landasan diberlakukannya keadilan sejati dari kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

MAKNA HAK ASASI MANUSIA Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan tentang beberapa macam hak sebagai berikut : 1. Hak Untuk Hidup Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. 3. Hak Mengembangkan Diri  Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 4. Hak Memperoleh Keadilan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang be...
Baca selengkapnya
Gambar
PENGAWASAN TERHADAP KAS Ringkasan Materi Akuntansi Keuangan Menengah tentang Pengawasan Terhadap Kas Fungsi pengawasan kas secara umum, antara lain untuk menjamin terselenggaranya pencatatan kas yang akurat, tersimpannya kas dengan aman, dan adanya pengeluaran kas yang dilakukan dan disahkan oleh personil dan yang berwenang dan dengan jumlah yang benar. Ciri-ciri dasar dari sebuah pengawasan kas: Secara khusus menetapkan tanggung jawab pengelolaan penerimaan kas Pemisahaan pengelolaan dan pencatatan penerimaan kas Mendepositokan seluruh kas yang diterima setiap hari Sistem voucher untuk mengendalikan pembayaran kas Pemeriksaan intern dalam interval waktu yang tak terduga Tujuan pengawasan kas: Diperolehnya data/informasi mengenai kas yang sebenarnya Untuk mencek kecermatan antara dana dari catatan menurut pembukuan dengan saldo kas yang sebenarnya Untuk mencek pelaksanaan kegiatan/aktivitas mengenai kas sehingga apabila terjadi penyimpangan dari sistem ...
Baca selengkapnya
Gambar
LAPORAN LABA RUGI, NERACA, DAN ARUS KAS Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi adalah laporan yang disusun oleh suatu perusahaan dan laporan tersebut mempunyai. unsur pendapatan serta seluruh beban pada periode berjalan suatu perusahaan. Bentuk Laporan Laba Rugi 1.        Single Step Seluruh pendapatan dan beban-beban dikelompokkan, lalu dijumlahkan. Kemudian jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, maka hasilnya akan menjadi laba bersih atau rugi bersih. 2.        Multi Step Pada intinya kedua bentuk laporan laba rugi ini hanya dibedakan oleh apakah menyusun dengan cara pengelompokkan pendapatan dan bebannya atau tidak. Format Laporan Laba Rugi PT xxx Laporan Laba Rugi Per 31 Des                 Pendapatan       :                  ...
Baca selengkapnya